Solidaritas Masyarakat Minang Atas Tragedi Wamena, FAM Gelar Petisi

indonesiasatu, 07 Oct 2019, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

JAKARTA - Ratusan masyarakat menandatangani Petisi Minang Menggugat di Car Free Day (CFD), Bunderan HI, Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2019). Petisi tersebut diinisasi oleh Forum Awak Minang (FAM).

Gerakan ini adalah bentuk solidaritas masyarakat Minang sekaligus sebagai upaya bersama untuk membantu masyarakat Minang di Wamena atas jaminan keselamatan hidup, berusaha, harta benda.

Koordinator lapangan Petisi Minang Menggugat Forum Awak Minang, Tomi Erizal mengatakan aksi ini sebagai sikap atas terjadinya indikasi Disintegrasi bangsa yang sedang terjadi, sehingga menyebabkan di bunuhnya masyarakat Minangkabau, Bugis, Jawa dan lainnya di Wamena Papua. 

Sejauh ini, sudah lebih dari 32 orang meninggal dan ribuan orang mengungsi dan mesti kembali ke kampung halaman dan memulai kehidupan baru.

Lebih lanjut Tomi mengatakan Ini adalah bentuk solidaritas sesama masyarakat Minangkabau yang mempunyai pepatah " barek samo di pikua, ringan samo dijinjing"
Dan memberikan pesan kepada oknum Teroris kemanusiaan yang biadab di Wamena tersebut. 

"Sesungguhnya  korban pembantaian sadis dan diluar peri kemanusiaan yang dibunuh itu memiliki sanak saudara dan keluarga", tegas alumni Lemhannas ini.

Adapun Petisi Minang menggugat ini terdiri dari beberapa tuntutan.

1. Mencabut gelar adat sako Gubernur Papua Lucas Enembe dan mendesak Gubernur Papua datang ke Sumatera barat untuk meminta maaf.

2. Mencabut gelar adat sako Kapolri Tito Karnavian dan meminta Kapolri untuk mundur karena tidak bisa menjaga keamanan segenap masyarakat Indonesia.

3. Meminta seluruh masyarakat untuk menahan diri untuk tidak melakukan aksi balas dendam terhadap saudara dari Papua.

4. Presiden membentuk tim tanggap darurat penyelesaian kasus Wamena dan membawa pelakunya ke Mahkamah Internasional. Serta harus memastikan jaminan keamanan kepada orang Minangkabau dan etnis lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik indonesia.

5. Meminta pemerintah menanggung seluruh kerugian materil dan imateril yang diperoleh, dengan rincian; Biaya hidup pengungsi Rp 3.000.000 selama 6 bulan. Kerugian material harta benda menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah Papua. Pemulangan pengungsi secepatnya dengan kapal laut dan kapal terbang atas instruksi Presiden. Pembentukan shelter kemanusiaan di berbagai titik pengungsian korban tragedi Wamena.

6. Meminta Presiden Mencopot Kepala BIN karena gagal mendeteksi dini (early warning) kerusuhan di Papua.

7. Mendesak Pemerintah menaikan status para perusuh Papua Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) di Papua menjadi Teroris karena telah menimbulkan teror sampai terjadi pembantaian masyarakat Indonesia di Papua dan bisa mengakibatkan perang horizontal (civil war) di indonesia.

8. Meminta Negara untuk hadir dalam memberikan rasa aman, nyaman, dan adil untuk seluruh rakyat Indonesia khususnya warga Minang di Papua.

Terakhir Tomi menambahkan, Negara harus memprioritaskan persoalan ini, jika tidak, ini akan berdampak sistemik buruk bagi  keberlangsungan Persatuan Indonesia dan negara kedepan, negara tidak boleh kalah tutupnya.

Sebagai penutup, Tomi Erizal menguatkan dengan pepatah minang. Anak dipangku, kamanakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan, Jago Nagari (Negara) Jan Binaso (Hancur). (Hendri/Kiky)

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu